Connect with us

7. BIDANG HUMAS

Polda Metro Jaya Tindak 34 Perusahaan Karena Melanggar PPKM Darurat

Published

on

TribrataNews PMJ — Sebanyak 34 perusahaan di Jakarta dijatuhi hukuman pidana lantaran melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Para pimpinan perusahaan tersebut masih mewajibkan karyawannya bekerja dari kantor, padahal bukan sektor esensial maupun kritikal.

“Sampai dengan tadi malam, sudah melakukan penyidikan, naik sidik sekitar 34 perusahaan yang kita segel dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Kombes Yusri menegaskan, para pimpinan perusahaan yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat UU No 4 tahun 84 tentang Wabah Penyakit Menular.

Sementara, masih ada satu perusahaan yang berada dalam proses penyelidikan lantaran baru diperiksa polisi.

Pelanggaran yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut ditemukan saat polisi melakukan patroli sejak Senin (5/7/2021) sampai Kamis (8/7/2021). Artinya, angka tersebut masih bisa bertambah.

Sebagaimana aturan selama masa PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, hanya perusahaan atau sektor-sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi dengan berbagai ketentuan pembatasan. Sementara di luar itu diharuskan memberlakukan kerja di rumah (work from home/WFH) 100 persen.

Dari aturan terbaru, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merevisi sektor esensial dan kritikal dalam PPKM Darurat 2021 ini.

Untuk sektor esensial adalah sebagai berikut:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

b. Pasar modal.

c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

d. Perhotelan non penanganan karantina.

e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Menteri Luhut menerangkan bahwa untuk butir (a) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf. Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik, sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor kritikal, yakni:

a. Kesehatan

b. Keamanan dan ketertiban masyarakat

c. Energi

d. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat

e. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan

f. Petrokimia

g. Semen dan bahan bangunan

h. Objek Vital Nasional

i. Proyek Strategis Nasional

j. Konstruksi

k. Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)

Untuk butir (a) dan (b) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Sedangkan butir (c) sampai (k) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sementara untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25 persen staf.

7. BIDANG HUMAS

Usut Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Penyidik Polda Metro Jaya Masih Analisis CCTV dan Periksa Saksi

Published

on

By

Kamis, 16 September 2021

TribrataNews PMJ — Penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya  masih terus mengusut kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Pengusutan kasus ini dilakukan dengan menganalisis closed circuit television (CCTV) di Lapas Tangerang dan memeriksa puluhan saksi secara maraton. Pengusutan ini dilakukan untuk membuat terang perkara dan menentukan pihak yang layak dimintai pertanggungjawaban atas kebakaran lapas yang menewaskan 48 warga binaan tersebut.

“Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan melakukan analisa lebih mendalam lagi terhadap alat bukti yang ditemukan di lokasi kebakaran termasuk CCTV yang ada di sana. Penyidik juga masih terus maraton melakukan pemeriksaan saksi baik itu dari petugas lapas hingga narapidana yang selamat dari kebakaran itu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus usai menggelar jumpa pers, Rabu (15/9/2021) kemarin.

Tim penyidik, kata Kombes Yusri sudah memeriksa 62 orang saksi, yakni 28 saksi dalam tahap penyelidikan, dan 34 saksi lainnya selama proses penyidikan. Dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, kepolisian menemukan adanya unsur pidana berupa kelalaian. Namun, Kombes Yusri meminta masyarakat bersabar menunggu proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Kalau dari penyidik memang menemukan ada kealpaan dan kelalaian dalam kebakaran itu dan pastinya ada unsur pidana di kasus ini. Maka kita meminta masyarakat bersabar untuk bisa mengetahui jelas duduk perkaranya dan siapa tersangkanya,” katanya.

Kombes Yusri memastikan kepolisian akan melakukan gelar perkara setelah proses penyidikan. Dalam gelar perkara itu, kepolisian akan menentukan tersangka kasus ini.

“Kita rencanakan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ada tersangka di sini karena memang pidananya ada di sini,” kata Kombes Yusri.

Tersangka nantinya dapat dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dan Pasal 187 serta Pasal 188 KUHP terkait kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan kebakaran. Pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Continue Reading

7. BIDANG HUMAS

Tak Tebang Pilih, Polda Metro Jaya Bakal Periksa Manajemen Holywings Terkait Pelanggaran Kerumunan dalam PPKM

Published

on

By

Senin, 6 September 2021

TribrataNews PMJ — Polda Metro Jaya akan memeriksa manajemen Restoran dan Bar Holywings  terkait kasus pelanggaran kerumunan dalam PPKM.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan proses terhadap manajemen Holywings baik yang di Kemang maupun Epicentrum. “Kita akan proses karena ditemukan adanya pelanggaran dalam kasus kerumunan yang terjadi di Holywings,” ujarnya, Senin (6/9/2021).

Polisi akan memeriksa manajemen Holywings dan segera dipanggil secara marathon. “Mereka terbukti melanggar UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit,” tegasnya. Pemanggilan akan dilaksanakan pada pekan ini terhadap manajemen.

Pihaknya tidak tebang pilih siapapun yang melakukan pelanggaran kesehatan akan tetap diproses termasuk manajemen Holywings.

Continue Reading

7. BIDANG HUMAS

Polres Metro Tangerang Kota Tangkap Komedian Reza Pardede alias Coki Pardede Diduga Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Published

on

By

Kamis, 2 September 2021

TribrataNews PMJ — Polres Metro Tangerang Kota menangkap komedian Reza Pardede alias Coki Pardede atas dugaan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Kabar penangkapan terhadap Coki oleh Polres Metro Kota Tangerang dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

“Saya mengiyakan dulu,” kata Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/9/2021).

Kombes Yusri mengungkapkan, dalam penangkapan itu penyidik Polres Metro Tangerang Kota  turut menyita barang bukti narkoba jenis sabu.

“(Barang bukti) Sabu,” singkatnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Coki ditangkap di kawasan Tangerang pada Rabu malam (1/9/2021).

Meski demikian Kombes Yusri belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai status Coki lantaran yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh petugas terkait temuan narkotika tersebut.

Continue Reading

BERITA POPULER

Breaking News