Connect with us

21. DITLANTAS

Polda Metro Jaya Mendukung Peraturan Penandaan SIM dengan Sistem Poin, Bakal Bikin Pengendara Makin Disiplin

Published

on

TribrataNews PMJ — Polda Metro Jaya mendukung kebijakan Korlantas Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No.5/2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM SIM pelanggar lalu lintas akan ditandai dengan sistem poin dan jika telah mencapai akumulasi 18 poin, SIM bisa dicabut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan dari Korlantas terkait kapan mulai diberlakukannya penandaan SIM ini.

“Ini nanti tentu kita akan tunggu kebijakan dari pihak Korlantas,” ujar Kombes Sambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Kombes Sambodo mendukung adanya peraturan terkait penandaan SIM dengan sistem poin ini. Menurutnya, penandaan SIM dengan poin tilang ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

“Dengan adanya penandaan SIM itu orang akan semakin berhati-hati dalam berkendara disiplin, karena dia cuma punya 3 kali, tiga kali ditilang selesai SIM-nya dicabut,” jelas Kombes Sambodo.

Penandaan SIM dengan poin tilang ini merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dengan adanya penandaan SIM ini, pengemudi akan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan.

Apalagi, dengan adanya sanksi pencabutan SIM atas pelanggaran berkali-kali, dinilai dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

“Ketika SIM sudah ditandai orang kan berhati-hati pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga mungkin pelanggaran keempat sudah bisa dicabut SIM-nya. Sehingga orang akan berhati-hati kalau sekarang kan melanggar berkali-kali kan agak sulit,” jelasnya.

Penandaan SIM dengan Sistem Poin Tilang

Pemberian tanda ini diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Penandaan dilakukan dengan memberikan poin untuk setiap pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

Besaran poin penandaan terhadap SIM ini dibedakan berdasarkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.  Pada pasal 35 Perpol No. 5 Tahun 2021, besaran poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin dan 1 poin.

“Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi: a. 12 poin; b. 10 poin atau c. 5 poin,” demikian bunyi Pasal 36 Perpol No 5/2021.

Poin Pelanggaran Lalu Lintas

Kategori pelanggaran lalu lintas:

– 5 (Lima) Poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

  1. Berkendara tanpa SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1)
  2. Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (Pasal 283 jo Pasal 106 ayat 1)
  3. Mengendari motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan lain jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama lampu rem (Pasal 285 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2),
  4. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 3)
    e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas (Pasal 287 ayat 1)
  5. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat 2)
  6. Melanggar aturan gerakan lalu lintas (Pasal 287 ayat 3)
  7. Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (Pasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf a)
  8. Menerobos perlintasan kereta api (Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a)
  9. Berbalapan di jalan ( Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b).

– 3 (Tiga) poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

  1. Memodifikasi kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UU LLAJ)
  2. Tidak memasang pelat nomor kendaraan (Pasal 280)
  3. Berkemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284)
  4. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memiliki persyaratan teknis (Pasal 285 ayat 2),
  5. Mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286)
  6. Pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat (1), (2), dan (5),
  7. Kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) sebagaimana pada Pasal 288 ayat (1)
  8. Kendaraan penumpang umum, mobil bus mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat 3)
  9. Pelanggaran Pasal 298 UU LLAJ
  10. Pelanggaran Pasal 305 UU LLAJ
  11. Pelanggaran Pasal 307, UU LLAJ
  12. Pelanggaran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 1 (Satu) poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (3), (4), (6) , Pasal 288 ayat (2), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Poin Kecelakaan Lalu Lintas

Poin untuk kecelakaan lalu lintas,  meliputi 12 poin, 10 poin dan 5 poin:

– 12 (dua belas) poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 10 (sepuluh) poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) dan (3), Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 5 (lima) poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang berulang ini akan mendapatkan akumulasi poin. Jika pelanggaran yang dilakukan sesudah mencapai akumulasi 12 poin, maka akan diberikan penalti 1 (satu) dan jika akumulasi pelanggaran telah mencapai 18 poin maka akan diberikan penalti 2.

“Pemilik SIM yang mencapai 12 poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIMsebelum putusan pengadilan,” demikian bunyi Pasal 28 Perpol No 5/2021.

Bagi pemilik SIM yang mendapatkan penalti 1 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM.

Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin, maka diberikan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

21. DITLANTAS

Polda Metro Jaya Tetapkan Pengemudi BMW Tabrak Polisi Sebagai Tersangka

Published

on

By

Selasa, 12 Oktober 2021 07:40 WIB

TribrataNews PMJ – Penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi sedan BMW  berinisial RI sebagai tersangka lantaran menabrak seorang personel polisi lalu lintas berinisial AN hingga terpental di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/10). Tersangka (Pengemudi) tidak ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun dan yang bersangkutan kooperatif selama proses penyidikan.

“Kejadian hari Minggu, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan ke yang bersangkutan dan memeriksa saksi-saksi dan sudah memenuhi cukup bukti dan sudah ditingkat statusnya menjadi tersangka,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono saat dikonfirmasi, Senin.

Meski demikian AKBP Argo mengatakan RI tidak ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun dan yang bersangkutan kooperatif selama proses penyidikan.

“Pasalnya kurang dari lima tahun dan yang bersangkutan kooperatif dan keluarganya menjamin, sementara tidak kita tahan tapi kita kenakan wajib lapor,” ujar AKBP Argo.

Petugas juga melakukan tes urine kepada tersangka dan hasilnya yang bersangkutan dinyatakan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol ataupun narkotika.

Adapun pasal yang dilanggar oleh RI dalam kasus ini adalah Pasal 283 Juncto Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Peristiwa tabrakan itu terjadi pada Minggu (10/10) sekitar pukul 01.40 WIB, saat itu pengemudi diduga kurang berkonsentrasi dan menabrak AN yang kala itu tengah melaksanakan penyekatan “crowd free night” atau malam bebas keramaian di lokasi kejadian.

Continue Reading

21. DITLANTAS

Operasi Patuh Jaya 2021, Sebanyak 44.003 Pengendara Ditilang, Pemotor Paling Banyak

Published

on

By

Senin, 4 Oktober 2021 19:17 WIB

TribrataNews PMJ – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mencatat sebanyak 44.003 pelanggar lalu lintas selama Operasi Patuh Jaya 2021. Operasi Patuh Jaya sendiri telah berlangsung sejak 20 September hingga 3 Oktober 2021.

“Jumlah penindakan di pelanggar yakni 44.003 terdiri dari 24.262 SIM, 19.360 STNK dan 109 kendaraan roda dua disita,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono dikutip Korlantas Polri.

Menurutnya, paling banyak melakukan tilang pengendara sepeda motor yang melanggar. Sisanya, kendaraan roda empat dan angkutan umum.

“Ada sebanyak 32.554 kendaraan roda dua yang melanggar. Kemudian, roda empat pribadi sebanyak 6.765. Sementara angkutan umum sebanyak 4.684 kendaraan,” rincinya.

Pengendara yang ditilang selama Operasi Patuh Jaya paling sering adalah pelanggaran lawan arah sebanyak 8.028 pelanggaran. Berikutnya adalah pelanggaran rambu larangan parkir sebanyak 6.255.

Selanjutnya, pemotor yang tidak mengenakan helm yang ditilang selama Operasi Patuh Jaya sebanyak 4.823, pelanggaran jalur busway sebanyak 1.983 kendaraan, dan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai sebanyak 806.

“Jenis penggunaan rotator sebanyak 144, pelanggaran knalpot tidak standar 3.595, pelanggar ganjil genap 58 kendaraan, dan pelanggaran lainnya 22.856,” ucap AKBP Argo.

Menurut AKBP Argo, pelanggaran selama Operasi Patuh Jaya didominasi pekerja sebanyak 26.153. Kemudian, ada sebanyak 10.268 dari pelajar atau mahasiswa dan sopir angkutan yang melintasi 4.647.

Selain melakukan penilangan, polisi juga memberikan teguran kepada pengendara roda dua dan roda empat. Teguran yang diberikan kepada pengendara sebanyak 29.982 teguran.

Continue Reading

21. DITLANTAS

Melawan Arus Lalu Lintas, 40 Kendaraan Terkena Tilang di Kawasan Blok A Jakarta Selatan

Published

on

By

Jumat, 1 Oktober 2021 09:05 WIB

TribrataNews PMJ – Sebanyak 40 kendaraan bermotor di Jalan Fatmawati kawasan Blok A Jakarta Selatan terkena sanksi berupa pemberian bukti pelanggaran (tilang) karena melawan arus lalu lintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan di lokasi itu, pada Kamis (30/9/2021).

Perwira Unit (Panit) Turjawali Lantas Wilayah Jakarta Selatan Inspektur Polisi Dua (Ipda) T Fredy Panjaitan saat ditemui di lokasi, Kamis sore mengatakan penindakan itu dilakukan guna menertibkan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan.

“Kegiatannya untuk menertibkan yang melawan arah dari arah Jalan Fatmawati Blok A MRT, agar masyarakat tidak melawan arah karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” kata Ipda Fredy.

Menurut Ipda Fredy, sebelum menindak, pihaknya terlebih dahulu memberikan teguran.

Namun karena tidak mengindahkan teguran tersebut, lantas polisi pun melakukan penilangan.

Lebih lanjut dia menuturkan, hingga pukul 17.25 dari 40 pengendara yang ditilang, sebanyak 39 di antaranya merupakan kendaraan roda dua dan satu pengendara mobil sedan.

“Itu dominannya sepeda motor yang melawan arah dengan melanggar pasal 287 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khsusnya terkait marka jalan,” katanya.

Ipda Fredy menambahkan bahwa mayoritas pengendara yang ditilang tersebut melawan arah karena enggan memutar balik melalui jalur yang telah ditetapkan.

“Ada yang kooperatif dan tidak, sebagian ada yang kooperatif karena menyadari kesalahannya melawan arah karena tidak mau memutar di putaran seharusnya karena mereka mau cepat,” tuturnya.

Ia menyatakan kegiatan pengawasan lalu lintas tersebut akan terus digalakkan setiap harinya mulai guna mencegah kecelakaan lalu lintas.

Apalagi, kata dia, kawasan Blok A tersebut merupakan salah satu jalur yang kerap menjadi lokasi kejadian kecelakaan.

“Kita jaga saat arus orang pulang di Blok A ini agar tidak melawan arah, khususnya saat sore dari jam 3-5. Jangan melawan arah karena bisa menyebabkan lalu lintas,” katanya.

Continue Reading

BERITA POPULER

Breaking News