Connect with us

21. DITLANTAS

Polda Metro Jaya Mendukung Peraturan Penandaan SIM dengan Sistem Poin, Bakal Bikin Pengendara Makin Disiplin

Published

on

TribrataNews PMJ — Polda Metro Jaya mendukung kebijakan Korlantas Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No.5/2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM SIM pelanggar lalu lintas akan ditandai dengan sistem poin dan jika telah mencapai akumulasi 18 poin, SIM bisa dicabut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan dari Korlantas terkait kapan mulai diberlakukannya penandaan SIM ini.

“Ini nanti tentu kita akan tunggu kebijakan dari pihak Korlantas,” ujar Kombes Sambodo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Kombes Sambodo mendukung adanya peraturan terkait penandaan SIM dengan sistem poin ini. Menurutnya, penandaan SIM dengan poin tilang ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

“Dengan adanya penandaan SIM itu orang akan semakin berhati-hati dalam berkendara disiplin, karena dia cuma punya 3 kali, tiga kali ditilang selesai SIM-nya dicabut,” jelas Kombes Sambodo.

Penandaan SIM dengan poin tilang ini merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dengan adanya penandaan SIM ini, pengemudi akan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan.

Apalagi, dengan adanya sanksi pencabutan SIM atas pelanggaran berkali-kali, dinilai dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

“Ketika SIM sudah ditandai orang kan berhati-hati pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga mungkin pelanggaran keempat sudah bisa dicabut SIM-nya. Sehingga orang akan berhati-hati kalau sekarang kan melanggar berkali-kali kan agak sulit,” jelasnya.

Penandaan SIM dengan Sistem Poin Tilang

Pemberian tanda ini diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Penandaan dilakukan dengan memberikan poin untuk setiap pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

Besaran poin penandaan terhadap SIM ini dibedakan berdasarkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.  Pada pasal 35 Perpol No. 5 Tahun 2021, besaran poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin dan 1 poin.

“Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi: a. 12 poin; b. 10 poin atau c. 5 poin,” demikian bunyi Pasal 36 Perpol No 5/2021.

Poin Pelanggaran Lalu Lintas

Kategori pelanggaran lalu lintas:

– 5 (Lima) Poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

  1. Berkendara tanpa SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat 1)
  2. Berkendara secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (Pasal 283 jo Pasal 106 ayat 1)
  3. Mengendari motor yang tidak sesuai persyaratan teknis dan lain jalan seperti kaca spion, klakson, lampu utama lampu rem (Pasal 285 ayat 2 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 2),
  4. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286 jo Pasal 106 ayat 3 jo Pasal 48 ayat 3)
    e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas (Pasal 287 ayat 1)
  5. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat 2)
  6. Melanggar aturan gerakan lalu lintas (Pasal 287 ayat 3)
  7. Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (Pasal 287 ayat 5 jo Pasal 106 ayat 4 huruf g atau Pasal 115 huruf a)
  8. Menerobos perlintasan kereta api (Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a)
  9. Berbalapan di jalan ( Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b).

– 3 (Tiga) poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

  1. Memodifikasi kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UU LLAJ)
  2. Tidak memasang pelat nomor kendaraan (Pasal 280)
  3. Berkemudi dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284)
  4. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak memiliki persyaratan teknis (Pasal 285 ayat 2),
  5. Mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286)
  6. Pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat (1), (2), dan (5),
  7. Kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) sebagaimana pada Pasal 288 ayat (1)
  8. Kendaraan penumpang umum, mobil bus mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat 3)
  9. Pelanggaran Pasal 298 UU LLAJ
  10. Pelanggaran Pasal 305 UU LLAJ
  11. Pelanggaran Pasal 307, UU LLAJ
  12. Pelanggaran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 1 (Satu) poin diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (3), (4), (6) , Pasal 288 ayat (2), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Poin Kecelakaan Lalu Lintas

Poin untuk kecelakaan lalu lintas,  meliputi 12 poin, 10 poin dan 5 poin:

– 12 (dua belas) poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 10 (sepuluh) poin diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) dan (3), Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

– 5 (lima) poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang berulang ini akan mendapatkan akumulasi poin. Jika pelanggaran yang dilakukan sesudah mencapai akumulasi 12 poin, maka akan diberikan penalti 1 (satu) dan jika akumulasi pelanggaran telah mencapai 18 poin maka akan diberikan penalti 2.

“Pemilik SIM yang mencapai 12 poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIMsebelum putusan pengadilan,” demikian bunyi Pasal 28 Perpol No 5/2021.

Bagi pemilik SIM yang mendapatkan penalti 1 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM.

Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin, maka diberikan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

21. DITLANTAS

Ditlantas Polda Metro Jaya Dirikan Lima Posko PPKM Mikro di Zona Merah Covid-19

Published

on

By

TribrataNews PMJ — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendirikan lima posko pemeriksaan (check point) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di zona merah guna menekan kasus penyebaran Covid-19.

“Sementara ini kita bangun lima ‘check point‘ di daerah zona merah,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Dirlantas menyebutkan lima posko itu ada di wilayah RW 16 Kelurahan Cengkareng Timur (Jakarta Barat), RW 03 Kelurahan Cilangkap (Jakarta Timur), samping Polsubsektor Pasar Kebayoran Lama (Jakarta Selatan), RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing (Jakarta Utara) dan Cempaka Putih (Jakarta Pusat).

Kombes Sambodo menuturkan petugas posko tersebut juga akan menggelar tes usap antigen dan vaksin secara mobile bagi warga sekitar.
“Ada tes usap antigen dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang kembali kebijakan PPKM Mikro pada 15-28 Juni 2021 seiring tingginya kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir imbas libur lebaran.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan perpanjangan PPKM Mikro diputuskan melalui Kepgub Nomor 759 Tahun 2021 dan Ingub Nomor 39 Tahun 2021 karena peningkatan kasus aktif di Ibu Kota menunjukkan tren mengkhawatirkan setelah libur lebaran.

Continue Reading

21. DITLANTAS

Polisi Amankan Empat Provokator di Titik Penyekatan Kedung Waringin Bekasi

Published

on

By

Tribratanews PMJ – Sebanyak empat orang provokator diamankan petugas di titik penyekatan Jalan Rengas Bandung, Kedungwaringin,  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (11/5/2021) dini hari. Keempat orang yang diamankan karena menjadi provokator agar para pemudik menerobos barikade petugas di titik penyekatan tersebut.

Peristiwa berawal ketika para pemudik yang diputar balik itu berhenti dibahu jalan di jalur arah ke Jakarta. Petugas meminta pemudik untuk kembali pulang ke rumah. Namun, permintaan itu tidak didengar, justru mereka membunyikan klakson hingga terdengar teriak agar semua memutar arah menuju ke kampung halamannya.

Susana semakin tidak kondusif, para pemotor hendak melawan arah.  Saat petugas terus berusaha mencegahnya, mereka bersorak sorak hingga teriakan dari pemudik membuat petugas mengamankan sejumlah orang yang menjadi provokator dan menantang petugas.

Petugas pun mengamankan empat orang diduga sebagai provokator dan dibawa ke Posko Penyekatan.

“Iya betul tadi (diamankan) dia melakukan ajakan memancing orang buat lawan arah terobos,” kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi, AKBP Ojo Ruslani, pada Selasa (11/5/2021).

AKBP Ojo menjelaskan mereka dibawa ke Posko Penyekatan guna dilakukan pendataan serta pembinaan.

“Kita balikan lagi, didata jika kedapatan melakukan hal serupa bakal dilakukan penindakan,” kata AKBP Ojo.

Sebelumnya, pada Minggu (9/5/2021) malam, terjadi kemacetan parah arus kendaraan terutama karena sepeda motor. Bahkan sepeda motor nekad melawan arus untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Situasi semakin semrawut dan macet tidak bergerak sepanjang lima kilometer. Petugas gabungan yang berjaga tampak kewalahan dengan membludaknya para pemudik yang memadati dua jalur. Petugas meminta pemudik untuk putar balik, akan tetapi para pemudik menolaknya. Sehingga sempat macet total sepanjang lima kilometer.

Situasi semakin panas disebabkan para pemudik terus memaksa untuk melintasi pos penyekatan itu. Khawatir situasi semakin parah dan terjadi hal yang tak diinginkan. Akhirnya pihak Kepolisian membuka barikade penyekatan itu sesaat.

Langkah tersebut diungkapkan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan guna mengurangi kepadatan tersebut.

“Bukan jebol sebenarnya, tapi atas diskresi kepolisian melihat situasi. Guna mengurai kepadatan juga,” kata Kombes Pol Hendra Gunawan pada Senin (10/5/2021).

Kapolres menjelaskan sebelum membuka penyekatan pihaknya sudah berkordinasi dengan posko penyekatan dibeberapa wilayah berikutnya, seperti Karawang, Purwakarta dan Subang.

“Kasatlantas saya perintahkan koordinasi dengan Kasatlantas di Karawang, Purwakarta, Subang, dan Cirebon. Di sana akan disekat lagi,” terang dia.

Kapolres menegaskan alasan pemudik dibiarkan melanjutkan perjalanan karena kondisi yang sudah kondusif. Apalagi akibat kemacetan total yang tidak bisa bergerak menimbulkan kerumunan.

“Ini dinamika, supaya tidak terlalu berkerumun dan jadi potensi penyebaran penyakit. Dibukanya tidak lama, langsung kita tutup lagi,” tutur Kapolres.

Kapolres menambahkan, pihaknya akan menambah jumlah personel untuk memperkuat posko penyekatan di Kedungwaringin yang berbatasan Kabupaten Bekasi dengan Karawang.

“Kami akan menambah personil, diharapkan kejadian serupa tidak terjadi,” paparnya.

Continue Reading

14. SPRIPIM

ETLE mobile diluncurkan Polda Metro Jaya

Published

on

By

TribratanewsPMJ – Polda Metro Jaya meluncurkan inovasi baru tilang elektronik atau ETLE berbasis portable. Petugas nantinya dapat meletakkan peralatan ETLE di berbagai lokasi terpilih secara acak dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Fadil Imran menyampaikan, fasilitas itu dinamakan ETLE Mobile. Dengan alat tersebut petugas tidak lagi sepenuhnya perlu melakukan kontak langsung dengan pengendara yang melanggar lalu lintas.

“Di titik-titik yang rawan pelanggaran lalu lintas namun tidak ada ETLE statis. Misal sering terjadi kebut-kebutan di Kemayoran, maka ETLE mobile ini akan merapat ke titik sasaran dan akan langsung merekam pelanggaran lalu lintas di sana,” terang Irjen Pol. Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (20/03/21).

Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa mekanisme ETLE mobile dan ETLE statis yang terpasang permanen di jalan tidak jauh berbeda. Pengendara yang melintas dan kedapatan melanggar akan terekam untuk kemudian ditindaklanjuti petugas.

“ETLE mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas di lapangan,” tutur Jenderal Bintang Dua.

Irjen Pol. Fadil Imran membeberkan Penggunaan E-TLE diletakkan di beberapa perangkat milik kepolisian. Baik itu di helm, hingga kendaraan yang tengah berpatroli di jalan.

“Yang satu dilengkapi body cam, ini dimanfaatkan apabila berkomunikasi dengan pelanggaran lalu lintas. Kedua adalah helmet cam di mana anggota yang melaksanakan patroli dilengkapi dengan kamera menempel di helm, sehingga pelanggar lalin yang terjadi mampu terekam dengan baik. Kemudian dash cam itu ada di dalam mobil sehingga anggota yang melaksanakan patroli mampu merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi,” tutup Kapolda Metro Jaya.

Continue Reading

BERITA POPULER

Breaking News