Kamis, 2 Desember 2021 11:11 WIB

TribrataNews PMJ – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulpan menegaskan kembali, pihaknya akan kenakan sanksi pidana kepada seluruh massa aksi damai Reuni 212 yang mencoba masuk kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kata Kombes Zulpan, panita aksi damai Reuni 212 juga akan dikenakan sanksi pidana jika mereka nekat masuk kawasan Patung Kuda.

“Kalau tetap ada yang masuk (kawasan Patung Kuda), jangankan steering committee, semua orang yang terlibat kegiatan itu akan dikenakan sanksi pidana. Apalagi steering committee panitia pelaksana penanggung jawab yang mengarahkan orang ke sana itu pasti ini lagi lebih dianggap bertanggung jawab. Yang mengarahkan dan orang yang berkumpul,” ujar Kombes Zulpan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Kamis (2/12/2021).

Kombes Zulpan mengimbau kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat akibat ada pengalihan arus lalu lintas.

“Jadi saya imbau masyarakat biasa saja tidak ada apa-apa aman-aman aja. Aktivitas normal hanya itu aja, mohon maaf kalau akibat pengalihan arus ini jadi berputar ya,” ucapnya.

Pasal yang akan diterapkan bagi peserta aksi yang memaksa menggelar Reuni 212 bakal dijerat Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain 3 pasal KUHP, polisi menerapkan sanksi UU Karantina Kesehatan.

Kombes Zulpan berharap masyarakat tidak terpancing dengan aksi Reuni 212 yang dapat mengumpulkan masyarakat tersebut. Hal itu karena kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah, Satgas Covid-19, dan pihak kepolisian.

Rabu, 1 Desember 2021 14:14 WIB

TribrataNews PMJ – Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibukota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya di patung kuda.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan S.I.K., M.Si. di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Menurut Kombes Zulpan, Polda Metro Jaya tidak memberikan izin ini sejalan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh satgas Covid-19 Provinsi DKI yang sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa satgas Covid-19 provinsi DKI tidak merekomendasikan kegiatan tersebut.

“Ini untuk diketahui, jadi ini juga yang menjadi dasar daripada Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan reuni 212 yang dilakukan dii patung kuda maupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya,”kata Kombes Zulpan.

Kombes Zulpan beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan dan ini tentunya sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan protokol kesehatan ataupun situasi Covid-19, dimana kita tidak dibenarkan untuk melakukan kerumunan dalam jumlah yang banyak.

Menurut Kombes Zulpan, Polda Metro Jaya dalam hal ini bertugas untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat hal ini dilakukan juga dengan prinsip-prinsip kepolisian yaitu sebagimana  dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan.

Lebih lanjut Kombes Zulpan menjelaskan bahwa keselamatan masyarakat atau rakyat adalah yang utama, ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip komunikasi dan bagaimana pencegahan adalah hal yang utama jadi kita mencegah jangan sampai terjadi kerumunan daripada masyarakat yang nanti bisa menjadi sesuatu yang berakibat kurang baik khususnya terkait dengan penularan Covid-19.

Kemudian menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu?

Kabid Humas menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, maka kemudian apabila ada pihak-pihak yang memaksakan juga untuk melakukan kegiatan maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepada mereka-mereka yang memaksakan,  akan dipersangkakan dengan tindak pidana yang ada di KUHP khususnya pasal 212 dan 218 KUHP.

“Sebagaimana disampaikan tadi bahwa Polda Metro Jaya sebagai aparat keamanan tidak memberikan izin, jadi kepada mereka yang memaksakan diri maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh Kabid Humas.

Kepada masyarakat saya berharap tentunya harus mematuhi Undang-Undang yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan, kepada siapa pun yang menghalang-halangi tentunya dapat dikenakan sanksi hukuman.

Kami harapkan juga kepada penyelenggara untuk bisa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi keamanan dan keselamatan semua masyarakat kita dari situasi pandemi Covid yang kita tidak harapkan terjadi nanti ya gelombang ke-3 ini tentunya kita tidak inginkan” imbau Kabid Humas.

“Demikian pernyataan yang dapat disampaikan terkait dengan aksi Reuni 212 sehingga diharapkan ini juga menjadi pencerahan bagi semua masyarakat,” pungkas Kabid Humas.

Kamis, 25 November 2021 14:20 WIB

TribrataNews PMJ – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menunggang kuda untuk menyapa buruh yang hendak berunjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Usai menyapa ratusan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi buruh lainnya, Kapolda menaiki kuda jenis “Warmblood” bernama Ferdinand yang digunakan aparat kepolisian sebagai pengamanan aksi.

“Saya mencoba menunggangi kuda. Kapan-kapan saya naik kuda lagi,” kata Kapolda seraya tertawa kepada awak media, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.

Aparat kepolisian mengerahkan dua ekor kuda “Warmblood” dengan usia 9 dan 12 tahun. Pengerahan kuda ini dinilai efektif untuk mendorong massa mundur ketika terjadi kerusuhan.

Sebelumnya, Kapolda juga turut membagikan makanan ringan kepada massa yang sedang beristirahat sebelum melakukan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta, di Jalan Merdeka Selatan.

“Gimana? semua udah dapat ‘snack’? Yang penting tetap damai ya. Sudah suntik (vaksin) belum?,” tanya Kapolda kepada massa buruh.

Adapun aksi buruh ini dipicu oleh kenaikan UMP tahun 2022 yang dinilai sangat kecil, setelah diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buruh menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data, UMP tahun 2022 terbesar adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.452.724. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 hanya sedikit, karena tahun 2021 UMP Jakarta Rp4.416.186.