Connect with us

Berita Terkini

100 Hari Kerja Kapolri, Sebanyak 1.864 Kasus Diselesaikan Dengan Restorative Justice

Published

on

Tribratanews PMJ — Polri menyatakan sebanyak 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam 100 hari kerja Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.

“Sudah dilakukan sebanyak 1.864 di masing-masing Polda,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers 100 hari kinerja Kapolri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/5/21).

Irjen Argo Yuwono menjelaskan, terkait dengan keadilan restoratif, saat ini, pihaknya sedang menggodok Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk mengatur mengenai penerapan restorative justice di Korps Bhayangkara. “Akan kami garap peraturan kepolisian berkaitan dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penanganan tindak pidana,” jelas Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas juga mengatakan, pendekatan restoratif itu dilakukan terhadap beberapa kasus dan telah dilakukan di seluruh Indonesia. Misalnya, di Bareskrim ada kasus di Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ataupun Direktorat Tindak Pidana Siber yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif.

Selain itu, terdapat juga beberapa contoh kasus lain di seluruh Indonesia yang menggunakan pendekatan yang sama. Dalam hal ini, restoratif justice membuat aparat dapat mengambil diskresi sehingga pihak pelapor ataupun yang dilaporkan berdamai. “Misalnya ada seperti kemarin, kasus-kasus nenek ngambil kapas. Yang bisa kami selesaikan restorative justice, itu tidak masalah,” jelas Kadiv Humas.

21. DITLANTAS

Ditlantas Polda Metro Jaya Dirikan Lima Posko PPKM Mikro di Zona Merah Covid-19

Published

on

By

TribrataNews PMJ — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendirikan lima posko pemeriksaan (check point) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di zona merah guna menekan kasus penyebaran Covid-19.

“Sementara ini kita bangun lima ‘check point‘ di daerah zona merah,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Dirlantas menyebutkan lima posko itu ada di wilayah RW 16 Kelurahan Cengkareng Timur (Jakarta Barat), RW 03 Kelurahan Cilangkap (Jakarta Timur), samping Polsubsektor Pasar Kebayoran Lama (Jakarta Selatan), RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing (Jakarta Utara) dan Cempaka Putih (Jakarta Pusat).

Kombes Sambodo menuturkan petugas posko tersebut juga akan menggelar tes usap antigen dan vaksin secara mobile bagi warga sekitar.
“Ada tes usap antigen dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang kembali kebijakan PPKM Mikro pada 15-28 Juni 2021 seiring tingginya kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir imbas libur lebaran.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan perpanjangan PPKM Mikro diputuskan melalui Kepgub Nomor 759 Tahun 2021 dan Ingub Nomor 39 Tahun 2021 karena peningkatan kasus aktif di Ibu Kota menunjukkan tren mengkhawatirkan setelah libur lebaran.

Continue Reading

1. POLRES METRO JAKARTA PUSAT

Polsek Metro Tanah Abang Amankan 10 Terduga Preman Pasar Tanah Abang

Published

on

By

TribrataNews PMJ — Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang mengamankan 10 preman diduga pemeras para sopir truk di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat

“Ada 10 orang yang kami tangkap di kawasan Blok F Pasar Tanah Abang,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan di Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2021).

Para preman itu menghalangi para pedagang atau kurir yang membawa barang dagangan. Sopir dikenakan biaya jatah preman sebesar Rp5-10 ribu.

Jika tak memberi uang, para sopir bakal dihalangi untuk melintas sehingga memicu kemacetan lalu lintas. “Selama ini pada sopir terpaksa pada memberi,” ujar Kapolsek.

Kapolsek menjelaskan bahwa umumnya truk bernomor polisi (nopol) luar Jakarta yang menjadi sasaran para preman untuk mengutip uang.

Pihak Kepolisian masih melakukan pemeriksaan kepada para preman yang saat ini belum berstatus sebagai tersangka karena belum adanya laporan dari sopir truk.

“Selama ini sopir ngasih karena mungkin juga tidak mau ambil pusing, jadi kasih Rp4 ribu sampai Rp5 ribu, variatif,” kata Kapolsek.

Ada pun pengamanan para preman ini dilakukan saat pihak kepolisian melakukan patroli keliling di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang.

Continue Reading

7. BIDANG HUMAS

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Cegah Gangguan Kamtibmas di Kawasan Pelabuhan

Published

on

By

TribrataNews PMJ — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram guna menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman kepada pengguna jasa dan masyarakat di kawasan Pelabuhan.
Surat Telegram bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tanggal 15 Juni 2021 tersebut ditujukan kepada para Kapolda karena maraknya aksi pungutan liar atau pungli di kawasan Pelabuhan dan sekitarnya. Aksi pungli ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan surat telegram ini sekaligus menindak lanjuti perintah Presiden Jokowi.

“Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” kata Komjen Agus Andrianto kepada media, Selasa (15/06/2021).

Lebih lanjut, Komjen Agus menyampaikan bahwa saat ini program pemulihan ekonomi nasional terus di genjot oleh pemerintah, jangan sampai aksi premanisme dan pungutan liar menjadi penghambat.
“Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut,” ujarnya.
Ada 5 poin dalam surat telegram itu yang harus dijalankan aparat kepolisian di wilayah, yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.
2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.
Continue Reading

BERITA POPULER

Breaking News